PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang mengagendakan penyampaian laporan reses masa sidang II, penutupan masa sidang II, serta pembukaan masa sidang III tahun 2026, Senin (4/5).

Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Setdakab Kampar, Drs. Muhammad, M.Si, yang hadir mewakili Bupati Kampar, menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan saat reses menjadi instrumen krusial bagi eksekutif.

"Hasil reses ini akan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ujar Muhammad dalam keterangannya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.H.I, tersebut, seluruh fraksi menyampaikan laporan mendalam mengenai temuan di lapangan. Cakupan laporan meliputi berbagai sektor strategis, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

Muhammad menekankan bahwa eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan. Ia menyebut kolaborasi antara kedua lembaga ini sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan daerah di tengah tantangan yang ada.

"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan DPRD sebagai mitra strategis sangat dibutuhkan. Kami berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan ini dengan program nyata," tegasnya.

Rapat paripurna ini menjadi penanda beralihnya agenda kerja DPRD dari masa sidang II ke masa sidang III. Kehadiran perwakilan pemerintah daerah dalam prosesi ini ditegaskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam setiap tahapan pembangunan, demi mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kampar yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon III, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar.