PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan efektivitas perencanaan anggaran tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam agenda penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran se-Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, Kamis (5/3).

Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, hadir langsung memimpin delegasi didampingi Plt. Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh kepala daerah di Bumi Lancang Kuning untuk menyelaraskan tata kelola keuangan dengan standar akuntabilitas nasional.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, dalam paparannya memberikan catatan khusus mengenai pengawasan akuntabilitas keuangan daerah.

Ia menekankan agar pemerintah daerah menghindari pemborosan dan memastikan setiap rupiah yang dianggarkan tepat sasaran.

"Penting bagi daerah untuk memastikan perencanaan anggaran 2026 tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," ujar Evenri.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar menjadikan laporan eksekutif dari BPKP sebagai rujukan utama dalam perbaikan sistem birokrasi.

Merespons arahan tersebut, Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti setiap catatan evaluasi. Menurutnya, sinergi antara Pemkab Kampar, Pemprov Riau, dan BPKP adalah kunci utama.

"Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat krusial. Kami ingin memastikan program kerja yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan standar akuntabilitas yang ditetapkan," tegas Misharti di sela-sela kegiatan.

Di sisi lain, Plt. Inspektur Kampar Muhammad Irsyad memastikan fungsi pengawasan internal akan dioptimalkan guna mengawal rekomendasi BPKP agar berjalan sesuai koridor hukum dan teknis.

Acara ditutup dengan penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada seluruh kepala daerah. Penyerahan ini menandai dimulainya babak baru pengawasan anggaran di Riau yang lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan publik.