PARADIGMANEWS.CO, KAMPAR -Pemerintah Kabupaten Kampar meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dan regulasi yang mendukung sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini didasari atas status Kampar sebagai pemilik lahan sawit terluas di Provinsi Riau yang memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi nasional.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, dalam agenda strategis nasional "Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Bersama Kementerian Dalam Negeri" yang diikuti secara virtual dari Ruang Command Center, Kantor Bupati Kampar, Rabu (29/4).

Ahmad Yuzar menegaskan bahwa tingginya mobilisasi hasil perkebunan di wilayahnya berdampak langsung pada beban pemeliharaan jalan yang semakin berat. Ia menilai perlu ada kebijakan pembagian hasil dan alokasi anggaran yang lebih proporsional dari pusat ke daerah.

"Sebagai daerah dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Riau, Kampar memiliki peran strategis. Kami memohon dukungan pusat agar kebijakan pembagian hasil dapat lebih proporsional guna pemeliharaan akses jalan produksi di daerah," ujar Ahmad Yuzar dalam paparannya.

Ia juga menambahkan bahwa inovasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus diperkuat di Kampar, namun dukungan infrastruktur dari pusat tetap menjadi variabel kunci dalam mempercepat ekonomi daerah.

Rapat koordinasi yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-Indonesia ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah.

Dalam arahannya, Cheka menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan prinsip otonomi benar-benar mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam agenda tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, Pj. Sekda Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kampar.

Menutup keterangannya, Ahmad Yuzar mengapresiasi langkah Kemendagri dalam menginisiasi forum rembuk ini. Baginya, ruang dialog virtual tersebut menjadi kanal krusial bagi daerah untuk menyampaikan realita lapangan dan aspirasi lokal secara langsung kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat. (Adv)