PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR - Wakil Bupati Kampar, Misharti, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengawal stabilitas ekonomi daerah melalui serangkaian agenda strategis nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar virtual dari Bangkinang Kota, Senin (20/4).

Dalam pertemuan yang juga membahas evaluasi Program 3 Juta Rumah dan sosialisasi Jaminan Produk Halal tersebut, Misharti menyoroti bahwa isu inflasi tidak boleh sekadar dipandang sebagai deretan angka di atas kertas.

"Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli tetap terjaga," ujar Misharti di Ruang Media Center, Bangkinang.

Menanggapi instruksi Sekjen Kemendagri RI, Komjen Pol Tomsi Tohir, Pemkab Kampar berencana memperkuat koordinasi lintas sektor. Fokus utama akan diarahkan pada kelancaran distribusi pangan, pengawasan ketat terhadap harga pasar, serta pemberdayaan petani lokal guna mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok secara mendadak.

Tak hanya soal pangan, Pemkab Kampar juga melaporkan progres Program 3 Juta Rumah. Meski tantangan penyediaan lahan dan pembiayaan masih membayangi, Misharti optimistis sinergi dengan kementerian serta pihak perbankan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampar.

Pada sektor ekonomi kreatif, Misharti mendorong pelaku UMKM di Kampar untuk segera mengantongi sertifikasi halal. Menurutnya, jaminan halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

"Produk halal adalah jaminan kualitas. Dengan sertifikasi ini, UMKM Kampar akan lebih mudah menembus pasar nasional bahkan internasional," tegasnya.

Hadir mendampingi Wakil Bupati dalam rakor tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten II Bidang Pembangunan dan SDM Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yuli Usman, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kampar.

Eksistensi Pemkab Kampar dalam agenda nasional ini diharapkan menjadi katalisator bagi stabilitas ekonomi lokal sekaligus memastikan produk-produk olahan pangan daerah mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (Adv)