PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar resmi merampungkan tahap pemeriksaan lapangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Kantor Bupati Kampar, Kamis (30/4).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 tersebut dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, mewakili Bupati Ahmad Yuzar. Pertemuan krusial ini difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna memaparkan poin-poin evaluasi dari tim pemeriksa.

Dalam arahannya, Ardi Mardiansyah menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat merespons catatan BPK. Ia menekankan bahwa disiplin administrasi adalah harga mati demi mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Seluruh jajaran harus proaktif. Apa yang menjadi catatan tim BPK harus segera ditindaklanjuti sebelum laporan final diterbitkan," tegas Ardi di hadapan para pejabat teknis.

Ardi menambahkan bahwa langkah proaktif ini merupakan komitmen daerah dalam menjaga transparansi. Menurutnya, akuntabilitas bukan sekadar urusan angka, melainkan integritas tata kelola.

"Ini adalah komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan teknis, mulai dari Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Kampar, hingga seluruh Kepala Puskesmas. Kehadiran mereka secara lengkap diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi data terkait penggunaan anggaran di setiap lini instansi.

Agenda ditutup dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kepada Pj Sekda Kampar. Penyerahan ini menjadi lampu hijau bagi Pemkab untuk segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

"Serah terima laporan ini menjadi titik awal bagi kita untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK," pungkas Ardi.

Usai pertemuan ini, Pemkab Kampar menyatakan optimisme mereka dalam merampungkan seluruh administrasi keuangan tahun 2025 agar tetap selaras dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.