PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar Tahun 2026 di Balai Bupati Kampar, Senin (9/3). Forum ini menjadi pijakan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ini harus bertransformasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen berdampak nyata. Ia menuntut adanya sinkronisasi tajam antara kebijakan pusat dan kebutuhan akar rumput.

"Penyusunan RKPD 2027 ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan jembatan sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat Kampar. Kita harus pastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan dampak nyata," ujar Ahmad Yuzar dalam sambutannya.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, termasuk Wakil Bupati Kampar Misharti, Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, serta unsur Forkopimda. Kehadiran Anggota DPR RI Komisi V sekaligus Ketua BKSAP, Syahrul Aidi Maazat, menambah bobot strategis forum dengan paparan mengenai integrasi program pusat dan dinamika global.

Secara teknis, Musrenbang kali ini melibatkan perspektif makro melalui kehadiran Koordinator Sumatera I Bappenas RI, Aditya Pradipta, yang hadir secara daring, serta analisis ekonomi dari akademisi Universitas Islam Riau, Azharuddin M. Amin.

Pemerintah Kabupaten Kampar menargetkan hasil Musrenbang 2026 dapat melahirkan dokumen yang aspiratif dan realistis. Fokus utamanya adalah menghindari tumpang tindih program antara level kabupaten, provinsi, dan nasional.

Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam forum ini antara lain, memastikan program daerah tegak lurus dengan prioritas pembangunan nasional, mengakomodasi usulan masyarakat dari tingkat bawah agar pembangunan tidak meleset dari sasaran. Mendorong pembangunan yang tidak hanya terpaku pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh penguatan aspek ekonomi dan sosial.

Seluruh masukan dari peserta, mulai dari Kepala OPD hingga Camat se-Kabupaten Kampar, akan difinalisasi menjadi dokumen RKPD 2027. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat Kampar.