PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menyatakan komitmen penuh terhadap transparansi dan sikap kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pernyataan tersebut ditegaskan dalam agenda Entry Meeting pemeriksaan LKPD yang diikuti secara daring dari Ruang Command Center Lantai 2 Kantor Bupati Kampar, Kamis (2/4).

Mewakili Bupati Kampar, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad, menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital bagi kesehatan organisasi.

Muhammad menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat dan tidak menghambat proses audit. Ia meminta dokumen serta data yang diperlukan tim pemeriksa segera disiapkan tanpa menunda.

"Pemeriksaan ini adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan kita telah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Muhammad.

Sikap proaktif ini diambil untuk menjamin kelancaran tugas tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di lapangan. Pemkab Kampar memandang audit ini sebagai cermin objektif untuk melihat sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah telah berjalan di jalur yang benar.

Agenda ini juga menjadi momentum bagi BPK dan Pemerintah Daerah untuk membangun common ground atau kesamaan pemahaman mengenai mekanisme serta substansi pemeriksaan. Langkah ini dinilai krusial agar tidak terjadi miskomunikasi teknis selama proses audit berlangsung.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Setiyo Utomo, Inspektur Kabupaten Kampar beserta jajaran BPKAD dan Sekretaris DPRD.

Acara ini dirangkaikan dengan penyampaian surat tugas pemeriksaan oleh Dirjen PKN V, Widhi Widayat, yang menegaskan dimulainya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara. Bagi Pemkab Kampar, kehadiran para pimpinan OPD teknis dalam rapat tersebut menunjukkan kesiapan penuh dalam mempertahankan integritas laporan keuangan daerah di hadapan publik. (Adv)