PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR, CNN Indonesia — Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, resmi menerima hasil temuan sementara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (13/3).

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam agenda Exit Meeting yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar. Pertemuan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim auditor negara di wilayah tersebut.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Misharti menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan barometer transparansi daerah. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat merespons catatan BPK.

"Saya tegaskan kepada seluruh Kepala OPD, jangan ada yang menunda tindak lanjut dari temuan sementara ini. Kita punya waktu terbatas," ujar Misharti dalam sambutannya.

Ia juga memerintahkan Inspektorat Kabupaten Kampar untuk mengawal ketat penyelesaian rekomendasi tersebut. Langkah ini diambil demi mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi target utama pemerintah daerah.

"Setiap rupiah yang keluar harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Administrasi keuangan perlu diperbaiki secara fundamental," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau, Setyo Utomo, memberikan apresiasi atas sikap kooperatif jajaran Pemkab Kampar selama proses audit berlangsung.

Meski demikian, BPK memberikan catatan strategis terkait penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Setyo menekankan pentingnya sinergi profesional antara auditor dan auditi guna memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan bebas dari penyimpangan.

Agenda Exit Meeting ini turut dihadiri oleh Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah serta sejumlah pejabat teras, termasuk Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, hingga Direktur RSUD Bangkinang. Acara ditutup dengan prosesi penyerahan dokumen pemeriksaan dari tim BPK kepada Wakil Bupati Kampar sebagai landasan perbaikan laporan final mendatang.