PARADIGMANEWS.COM, PEKANBARU - Penjabat Bupati Kampar Hambali menghadiri Forum Group Discussion (FGD) atau Forum Diskusi yang ditaja Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Terkait pembahasan inflasi di Provinsi Riau. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor BPS Provinsi Riau di Pekanbaru, (15/5/2024).
Hadir dalam acara itu, Pj. Gubernur Riau SF. Haryanto, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Panji Ahmad, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Juga hadir Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar diantaranya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar Suhermi, ST, Kepala Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Kampar Dendi Zulhairi, Kepala Dinas Pertanian Nurilahi Ali, Plt. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kampar Purwoko, Kepala BPS Kampar Budianto.
Usai mengikuti FGD itu Pj Bupati Kampar menjelaskan, data yang dirilis BPS Provinsi Riau sangat berbeda dari kenyataan dilapangan, ia berharap BPS Provinsi Riau dan BPS Kabupaten Kampar serta Pamerintah Daerah duduk bersama mencari satu kesepakatan dan satu pemahaman mengenai data inflasi agar tidak ada perbedaan pemahaman mengenai data inflasi di Provinsi Riau.
"Untuk inflasi tahun kalender kondisi bulan April 2024 terhadap kondisi inflasi pada Desember 2023 yaitu sebesar 2,03 persen dan untuk inflasi Tahun ke Tahun/Year on Year, yaitu April 2024 terhadap April 2023 sebesar 6,07 persen," jelas Hambali.
Hambali juga menjelaskan tingginya angka inflasi Year on Year ini disebabkan oleh meningkatnya harga pada beberapa kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 11,36 %, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 9,88 persen.
"Kondisi ini bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan dan konsumsi masyarakat pada hari besar keagamaan nasional, dan juga adanya tradisi hari raya enam sebagian masyarakat di Kabupaten Kampar sehingga membuat harga pasar tidak normal setelah Hari Raya Idul Fitri," ucapnya.
Hambali menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya maksimal melakukan upaya konkrit serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
Ia menambahkan seperti yang terlihat pada data BPS pada bulan Februari sebesar 0,76 pesren, sementara untuk bulan Maret sebesar 0,67 persen, sedangkan pada bulan April sebesar 0,03 persen.
"Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengendalikan inflasi memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka inflasi dari bulan ke bulan.
Sementara itu Pj.Gubernur Riau SF. Hariyanto menyampaikan diperlukan koordinasi, duduk bersama antara BPS Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membahas langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk bersama-sama menekan laju Inflasi di Provinsi Riau.
Senada dengan Pj. Bupati Kampar, Pj. Gubernur itu berpendapat dirinya menilai data yang dirilis BPS Provinsi Riau berbeda dengan kenyataan dilapangan hal ini memerlukan pembahasan lebih intensif, satu meja, duduk bersama agar data yang dikelurkan BPS Provinsi Riau dapat diterima dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
SF. Haryanto juga berharap dengan adanya FGD ini pihak Pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki satu pemahaman bersama, sehingga tidak ada lagi perbedaan data antara BPS dan Pemerintah daerah.
