PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar resmi memulai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Program Akselerasi Inovasi Kabupaten Kampar Tahun 2026. Agenda ini menargetkan efisiensi pelayanan publik sebagai respons terhadap tantangan pembangunan di era digital.

Wakil Bupati Kampar, Misharti, menyatakan bahwa inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menjawab ekspektasi masyarakat yang kian dinamis.

"Inovasi adalah kunci utama menghadapi tantangan daerah saat ini. Seluruh perangkat daerah harus mampu beradaptasi dan menciptakan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Misharti saat membuka rapat di Aula Batu Tilam, Kantor Bappeda Kampar, Senin (13/4).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Strategi Kebijakan BSKDN Kemendagri, David Yama, yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya pergeseran paradigma di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, inovasi tidak boleh berhenti pada tataran seremonial atau program kerja semata, melainkan harus diinternalisasi menjadi budaya kerja harian.

"Inovasi harus menjadi culture di setiap OPD. Pemanfaatan teknologi digital mutlak diperlukan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi," tegas David.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Kampar ini membedah sejumlah poin krusial, di antaranya, identifikasi sektor prioritas yang membutuhkan pembenahan sistemik, peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah daerah dan penggabungan berbagai platform digital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terpadu (integrated governance).

Melalui momentum ini, Pemkab Kampar memproyeksikan peningkatan daya saing daerah secara signifikan di tingkat nasional. Transformasi ini diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi yang kaku menjadi lebih adaptif dan memberikan pelayanan optimal bagi warga Kampar. (Adv)