PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 di Bangkinang Kota, Selasa (25/11/2025).

Momen ini menjadi panggung bagi eksekutif dan legislatif untuk saling melempar janji di tengah bayang-bayang pengetatan ikat pinggang anggaran.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi tersebut, fraksi-fraksi secara bergiliran menyoroti empat pilar utama, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program strategis nasional.

Meski dibalut dengan bahasa formal, substansi pandangan fraksi ini memberikan sinyal kuat bahwa kebutuhan riil masyarakat tidak bisa lagi ditunda hanya dengan alasan birokrasi.

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, dalam arahannya mengakui bahwa penyusunan anggaran kali ini berada di bawah tekanan dinamika fiskal nasional yang memaksa daerah untuk lebih mawas diri.

"APBD 2026 kami susun dengan prinsip kehati-hatian dan responsif. Untuk sekarang ini, kita memang sedang mengalami masa efisiensi anggaran," ujar Ahmad Yuzar di hadapan para anggota dewan dan jajaran OPD.

Menanggapi kritik konstruktif dari para legislator, pemerintah daerah menjanjikan evaluasi untuk memastikan APBD tetap akomodatif.

Menariknya, strategi yang ditawarkan Bupati untuk mengatasi defisit atau keterbatasan dana adalah kombinasi klasik:

• Efisiensi anggaran (pemangkasan belanja yang dianggap tidak mendesak).

• Intensifikasi pajak dan retribusi (menggali kembali kantong-kantong pendapatan dari masyarakat).

• Optimalisasi aset daerah yang selama ini mungkin belum 'berkeringat' maksimal.

Meski Bupati menutup rapat dengan optimisme bertajuk "Kampar Dihati" untuk mewujudkan daerah yang maju dan mandiri, tantangan sesungguhnya terletak pada eksekusi.