PARADIGMANEWS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat strategi stabilitas ekonomi daerah di tengah fluktuasi harga nasional. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 April 2026, Kabupaten Kampar mencatatkan penurunan inflasi tahunan (year on year) yang signifikan ke angka 3,23%, jauh merosot dibandingkan periode Februari yang sempat menyentuh 5,14%.

Secara bulanan (month to month), Kampar bahkan mengalami deflasi sebesar -0,23%. Tren positif ini menjadi modal kuat bagi Pemkab Kampar saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin (6/4).

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari langkah konkret di lapangan, termasuk penyelenggaraan pasar murah dan pengawasan ketat terhadap pasokan barang pokok.

"Penurunan ini dipengaruhi oleh langkah pengendalian yang dilakukan melalui pasar murah serta pengawasan pasokan menjelang hari besar keagamaan," ujar Muhammad usai mengikuti rakor secara virtual dari Ruang Media Center, Bangkinang.

Meskipun inflasi melandai, sektor transportasi masih menjadi penyumbang andil terbesar sebesar 0,03%, dengan komoditas utama berupa tarif angkutan antar kota yang tetap menjadi perhatian tim pengendali inflasi daerah (TPID).

Selain urusan perut rakyat, Pemkab Kampar juga membidik optimalisasi penyerapan anggaran dan dukungan program strategis nasional lainnya. Terdapat tiga poin krusial yang menjadi fokus Pemkab sesuai arahan Mendagri.

Diantaranya, menjaga stabilitas harga pangan melalui sinergi pusat-daerah, optimalisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan dan percepatan perizinan dan penyediaan lahan guna mendukung target hunian nasional.

"Kami akan segera melakukan koordinasi internal untuk memastikan pengendalian inflasi di Kampar tetap terjaga. Selain itu, terkait DAK BOK pengawas obat dan makanan serta dukungan Program 3 Juta Rumah, Pemkab Kampar siap memberikan dukungan administratif maupun operasional yang diperlukan sesuai regulasi yang berlaku," kata Muhammad.

Muhammad menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan koordinasi internal untuk memastikan instruksi Mendagri segera dieksekusi. Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan hak dasar masyarakat Kampar di sektor perumahan dan kesehatan tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.